Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Salinan Perpres Nomor 95 Tahun 2018.pdf. Salinan Perpres Nomor 95 Tahun 2018.pdf. Sign In. Details 16: Tahun: 2018: Tentang: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 16 Maret 2018: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku Mind Mapping Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 | 2 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 | 3 . Perpres 1618- 1 www.heldi.net K/L/PD Investasi @ Pinjaman/Hibah Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya Dapat Integrasi TEPAT . Efisien Efektif Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id - 2 - Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV 1.3 Pelaku Pengadaan Pelaku pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: a. PA/KPA; b. PPK; Perpres 12/2021). Pada PerLKPP 8/2018 pertimbangan dari aturan Pedoman Swakelola adalah Kesamaan Pemahaman bagi Pelaku Pengadaan, dalam hal ini agar Pasal 16 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 dapat dilaksanakan dengan sekaligus memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, maka PerLKPP 8/2018 perlu disempurnakan. Pepres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi PBJ Perpres nomor 12 tahun 2021. 1. SALINAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang bahwa untuk penyesuaian pengaturan Ruang Lingkup Perpres 16 Tahun 2018 dapat dipahami dari dua sudut pandang yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Dari sudut pandang institusi pengguna barang dan jasa, ruang lingkup mencakup pengadaan barang dan jasa pada: a. Kementerian, Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. rb2M.