TugasSeorang Jaksa. Ada tujuh tugas dari seorang jaksa, yaitu: • Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada pasal 495 paragraf dari 'A' ke 'I' menyatakan bahwa"Kepala surat kuasa adalah kepala surat kuasa yang fungsinya dijelaskan sebagai berikut, yaitu: Mengontrol kebijakan penegakan hukum dan penegakan hukum preventif dan represif dan Polisimerupakan aparat penegak hukum. Mereka memiliki tugas dan kewenangan tertentu, diantanya . A. melakukan penuntutan di sidang pengadilan B. koordinasi dengan kejaksaan dalam upaya penegakan hukum C. melaksanakan putusan hakim D. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan E. membuat putusan pengadilan bersama hakim 19. Atauadanya pengacara yang bernilai milyaran, sebagai stigma bahwa barang-barang dan aksesoris yang menggantung nilainya memang tak jauh dari jumlah M-an. Lalu kalau kesan demikian itu terus berjalan, seakan-akan penasehat itu memang adalah pembela terdakwa. Kesan miring ini seakan segaris dengan kualitas penegakan hukum di negeri ini. Bagi Statusadvokat sebagai penegak hukum adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. fterhadap penyitaan atau pemeriksaan dan hak perlindungan terhadapan penyadapan atas komunikasi elektronik. 5. B Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Penegakhukum yang bertugas menuntut terdakwa dalam pengadilan adalah.. answer choices . hakim. jaksa penuntut umum. berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan.. answer choices . militer. agama. tata usaha negara. umum. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah.. answer choices PenegakanHukum dalam Islam. Islam telah menggariskan sejumlah aturan untuk menjamin keberhasilan penegakkan hukum antara lain: Semua produk hukum harus bersumber dari wahyu. Seluruh konstitusi dan perundang-undangan yang diberlakukan dalam Khilafah Islamiyah bersumber dari wahyu. Ini bisa dipahami karena netralitas hukum hanya bisa diwujudkan ProblemPenegakan Hukum. Jika pemenuhan HAM erat kaitannya dengan penegakan hukum, maka sama artinya apabila penegakan hukum gagal sudah barang tentu pemenuhan HAM tidak akan bisa terwujud. Dalam penegakan hukum ada juga terdapat banyak faktor yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah aparat penegak hukumnya itu sendiri. pengertianpenuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia ("uu kejaksaan") adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan Kejaksaanmerupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 6Z0IT3P. Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaiman diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. M. Yahya Harahap 2010 332-338, mengelompokkan hak-hak tersebut sebagai berikut Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan speedy trial right. Hak untuk melakukan pembelaan Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, yang dapat dirinci Berhak diberitahukandengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Berhak mendapatkan juru bahasa. Berhak mendapat bantuan hukum Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat huku, pada Setiap tingkat pemeriksaan, dan Dalam setiap waktu yang diperlukan. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP Jika sangkaan atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana Hukuman mati, Hukuman lima belas tahun atau lebih Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersamgkutanuntuk “membujuk” penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka ata terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. apabila tersanhgka atau terdakwa tidak mampu atau tidak ada membujuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk membujuk penasihat hukum. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersamgka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan Tersangka atau terdakwa “tdiak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumn ya, dan Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih. Kita lihat, pada kewajiban yang pertama tidak digantungkan pada ketidakmampuan tersangka atau terdakwa mendapatkan penasihat hukum. semata-mata kewajiban menunjuk penasihat hukum digantungkan pada beratnya ancaman hukuman. Pokoknya jika tindak pidana yanga diancamkan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat yang bersangkutan. Lain halnya pada sifat kewajiban yang kedua, kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua syarat. Syrata pertama digantungkan pada keadaan “ketidakmampuan” tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat hukum. kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. syarat kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan “wajib” menunjuk penasihat hukum baginya. Sumber Timbul masalah. Bagaimana jika seorang tersangka dianggap mampu tetapi tidak mau atau tidak menyediakan penasihat hukum. apakah dalam hal ini dibebani kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum baginya? Tidak! Beban kewajiban penunjukkan itu oleh Pasal 56, digantungkan pada syarat ketidakmampuan. Kalau tersangka atau terdakwamemang mampu, tetapi tidak mau mendapatkan dan menyiapkan bantuan penasihat hukum, oleh undang-undang dianggap risiko dia sendiri. Ketentuan ini menurut hemat kami ada unsur ketidakadilan. Ketentuan ini lebih mendekatkan bantuan penasihat hukum bagi mereka yang miskin. Sedang bagi mereka yang kaya dan mampu, disuruh sendiri menyediakan bantuan penasihat hukum baginya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah batas kemampuan dan ketidakmampuan inikadang-kadang sifatnya nisbi. Namun barangkali, ukurannya dapat ditentukan berdasarkan surat keterangan dari lurah atau pejabat pamong di tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma. Dengan ketentuan ini, baiktersangka atau terdakwa maupun negara tidak dibebani untuk membayar jasa bantuan yang diberikan penasihat hukum yang ditunjuk. Sampai dimana idealisme cara pemberian bantuan hukum yang cuma-cuma, belum dapat digambarkan. Barang kali secara jujur, tidak berlebihan untuk mengungkapkan pengalaman dan kenyataan yang kita lihat. Apa yang terkandung dalam pemberian jasa bantuan hukum yang cuma-cuma, sering mengecewakan. Tidak jarang pengadilan memintakan bantuan hukum kepada suatu lembaga bantuan hukum baik yang bergerak sebagai profesi maupun dari kalangan perguruan tinggi. Yang mereka tampilkan pada umumnya hanya tenaga yang baru memulai praktek. Seolah-olah penilaian bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini bagi sebagian kalangan lembaga bantuan hukum, tiada lain tempat belajar dan kurang sungguh-sungguh. Lebih mirip hanya untuk memenuhi permintaan pejabat saja tanpa dibarengi motivasi kesadaran idealisme. Mungkin dalam pemberian pelayanan hukum oleh sebagian kalangan, terlampau diperhitungkan dengan imbalan jasa. Apa yang kita saksikan, pada umumnya bantuan pelayanan hukum yang diberikan kepada yang miskin jarang terjadi karena tidak komersial, dalam arti klien yang tidak punya duit. Tetapi coba kalau klien itu hartawan, semua persiapan diatur rapi oleh pemberi bantuan hukum. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan Hal terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umunya terhadap tersangka/terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Di samping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umumnya tersebut, undang-undang masih memberikan lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan. Berhak menghubungi penasihat hukum Jika tersangka/terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada Keluarganya Atau kepada orang yang serumah dengannya Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, Terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya Selama tersangka berada dalam penahanan berhakMenghubungi pihak keluarga, dan Mendapat kunjungan dari pihak keluarga Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan Menghubungi dan menerima sanak keluarganya, Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya. Atau untuk kepentingan keluarga, dan, Maupun untuk kepentingan pekerjaannya Berhak atas surat-menyurat; Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, Mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya, Kebebasan hak surat-menyurat, tidak etrbatas, tergantung pada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut. Berhak atas kebebasan rahasia surat Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan pejabat rumah tahan negara. Kecuali cukup alsan untuk menduga bahwa surat-menyurat tersebut adanya kecurigaan penyalahgunaan surat-menyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para penjabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-menyuratnya antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat suatu surat yang diduga berisi penyalahgunaan, dan kemudian surat tersebut “ditilik” atau diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan penyidik atau penuntut, hakim maupun pejabat rutan amak pembukaan, pemeriksaan atau pemilikan surat itu Harus diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa Kemudian surat yang telah ditilik tadi dikirim kembali kepada alamat si pengirim setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli Yang memberi keterangan kesaksian atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau a de charge, Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan “wajib”memanggil dan memeriksa saksi atau ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau ahli a de charge yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara “secara konsisten” dari ketentuan Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 160 ayat 1 huruf e KUHAP. Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang, yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum; Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. ketidakpuasan atas putusan, memberi kesempatan bagi terdakwa Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa, berupa permintaan pemeriksaan tingkat banding kepda Pengadilan Tinggi atau permintaan pemeriksaan kasasi kepda Mahkamah Agung,Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa, berupa permintaan pemeriksaan “Peninjauan Kembali” putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi; KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, apabila Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan yang putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran Sedangkan tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP Andi Hamzah, 2004 66-67,secara sederhana sebagai berikut Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan Pasal 51 butir a dan b. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka Pasal 52. Hak untuk mendapatkan juru bahasa Pasal 53 ayat 1 Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan Pasal 54 Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditujukan oelh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya Pasal 57 ayat 2. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang tahan Pasal 58. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau etrdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas Pasal 59 dan 60. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Un tuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan Pasal 61. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya Pasal 62 Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan Pasal 63 Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge Pasal 65 Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian Pasal 68 Jupri, Lahir di Jeneponto Sulsel dari keluarga sederhana. sementara aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. selain memberi kuliah untuk mahasiswa fakultas hukum juga aktif menulis di dan koran lokal seperti Fajar Pos Makassar, Sulsel, Gorontalo Post dan Manado Post..Motto Manusia bisa mati, tetapi pemikiran akan selalu hidup.. Penegak hukum merupakan aprat yang akan melaksanakan proses untuk menegakkan atau agar norma hukum bisa berfungsi dengan nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum di hidup bermasyarakat dan juga bernegara. Selain itu, penegak hukum juga bertugas untuk menjamin hukum bisa ditegakkan dan jika diperlukan, aparat penegak hukum juga diperbolehkan memakai daya paksa. Dari proses peradilan pidana, setiap aparatur penegak hukum mempunyai fungsi serta wewenang yang berbeda beda. Fungsi dan wewenang dari setiap aparat penegak hukum diantaranya adalah 1. Penyelidik Menerima laporan serta pengaduan yang berasal dari masyarakat mengenai dugaan sedang atau sudah terjadinya tindak barang bukti dan keterangan untuk memperjelas sebuah peristiwa yang mengandung tindak orang yang dicurigai untuk berhenti dan menanyakan tentang identitasnya. Selain itu, atas perintah dari penyidik, maka penyelidik juga bisa melakukan beberapa tugas, seperti Melakukan larangan untuk meninggalkan tempat atau seseorang atau sidik serta menghadapkan seseorang pada penyidik. 2. Penyidik Menerima laporan serta pengaduan yang berasal dari masyarakat mengenai dugaan sedang atau sudah terjadinya sebuah tindak tindakan pertama ketika ada di lokasi berhenti seorang tersangka kemudian memeriksa tanda pengenal yang dimiliki seseorang atas dasar alat bukti awal diduga sudah melakukan kejahatan atau tindak pidana atau melakukan penangkapan pada orang yang tertangkap tangan sudah melakukan tindak penahanan pada seorang pada seseorang atau sebuah surat atau barang bukti seperti contohnya barang bukti dari hasil kejahatan atau barang bukti yang digunakan pada tindak sidik jari dan foto seseorang untuk didengar serta diperiksa sebagai seorang saksi atau tersangka termasuk saksi ahli yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pemeriksaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada jaksa penuntut berkas perkara pada jaksa penuntut penghentian penyidikan. 3. Jaksa Penuntut Umum Menuntut atau membuktikan dakwaan pada terdakwa serta melakukan penetapan hakim serta putusan pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilakukan serta memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau dari penyidik pra penuntutan jika ada kekurangan penyidikan namun dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat [3] serta ayat [4] Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dengan cara memberrikan petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan yang dilakukan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan serta mengubah status tahanan sesudah perkara dilimpahkan lengkap atau tidak lengkap sebuah berkas surat berkas perkara ke pengadilan tentang pemberitahuan untuk terdakwa tentang ketentuan hari serta waktu perkara akan disidangkan yang juga disertai dengan surat panggilan baik itu pada terdakwa atau pada saksi supaya bisa datang ke sidang yang sudah surat tuntutan, membuat tanggapan atas nota pembelaan terdakwa atau penasihat hukum perkara untuk kepentingan tindakan lain pada lingkup tugas serta tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuang dari Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP]. 4. Hakim Hakim terdiri dari beberapa jenis yakni hakim di Mahkamah Agung serta hakim di badan peradilan. Sedangkan yang ada dibawahnya adalah lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara serta hakim di pengadilan khusus yang ada pada lingkungan peradilan tersebut. Untuk itu, hakim akan menjalankan tugas di sebuah pengadilan. Dengan begitu, tugas dari pengadilan adalah memeriksa, mengadili serta memutuskan sebuah perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Dari Pasal 1 angka 8 Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP] menjelaskan jika hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang dari undang undang agar bisa mengadili. Sedangkan untuk proses peradilan pindana dilakukan peradilan umum di pengadilan negeri peradilan militer apabila merupakan pelaku tindak pidana adalah anggota dari TNI. Pengadilan nantinya akan memeriksa, mengadili serta membuat keputusan perkara pada sidang terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa perkara adalah anak anak. Pengadilan nantinya harus membacakan keputusan dalam sidang terbuka untuk umum tidak terkecuali untuk perkara kesusilaan atau terdakwa yang masih anak anak. Ini disebabkan karena putusan pengadilan bisa sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. 5. Petugas Pembina Narapidana atau Lembaga Pemasyarakatan [BAPAS] Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga yang ada di bawah kementrian hukum serta HAM dengan tugas untuk melakukan pembinaan narapidana. Narapidana sendiri adalah narapidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan atau pemenjaraan di LAPAS serta terpidana yakni seseorang yang dipidana atas dasar putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Lembaga pemasyarakatan harus melaksanaan pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan pengayoman, pendidikan, persamaan perlakuan serta pelayanan, penghormatan harkat serta martabat manusia terhadap narapidana, pembimbingan serta melindungi hak narapidana supaya tetap bisa berhubungan dengan keluarga serta orang tertentu. Fungsi dan Wewenang Penegak Hukum1. Penyelidik2. Penyidik3. Jaksa Penuntut Umum4. Hakim5. Petugas Pembina Narapidana atau Lembaga Pemasyarakatan [BAPAS] Dalam pembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita mengenal berbagai bentuk lembaga di Indonesia. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Untuk menjamin keadilan hukum yang berlaku di Indonesia. Di mana hukum dibuat dan disahkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, maka diperlukan pula lembaga yang memiliki kekuatan hukum sebagai penegak Baca Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen.Diharapkan dari adanya lembaga penegak hukum ini akan tercapai keadilan hukum sehingga tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lalu siapakah lembaga yang memegang peranan penting tersebut ? Baca juga Cara Menanamkan Kesadaran Hukum Pada Warga MasyarakatLembaga Hukum IndonesiaLembaga hukum berarti sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas untuk menegakkan keadilan hukum di meja pengadilan. Ada beberapa lembaga penegak hukum. Perlu ditekankan lagi, menegakkan hukum berarti bersifat objektif dan tidak pandang bulu. Di mata hukum semua golongan masyarakat memiliki kedudukan sama. Berbeda dengan yang hanya menjalankan, karena berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Berikut adalah lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia Baca juga Fungsi Lembaga PeradilanKepolisian Negara RISalah satu Anggota Muspika Musyawarah Pimpinan Kecamatan adalah Kepolisian. Lembaga yang pertama ini sudah sangat familiar dengan masyarakat. Keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ada banyak unit yang berada dalam lembaga kepolisian RI. Misalkan saja unit cyber crime yang melindungi masyarakat dari kejahatan pelanggaran hukum di dunia maya dan SATLANTAS Satuan Lalu Lintas yang mengatur mengenai kehidupan lalu lintas di jalanan umum Baca Peran Lembaga Pengendalian SosialFungsi dari kepolisian sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berarti keberadaannya telah dijamin pula oleh pemerintah. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”Kepolisian Negara RI biasanya juga membantu keberlangsungan lembaga-lembaga pemerintahan lain. Contohnya mengawal Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Direktorat Jenderal lain yang membutuhkan bantuan pengawalan hukum. Keberadaan kepolisian sudah merata mulai dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Baca juga Tugas dan Fungsi TNI POLRI Di daerah, ada satuan kepolisian yang biasa disebut Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan ini biasanya menegasi hukum dan ketertiban masyarakat agar kehidupan dalam bermasyarakat di daerah tersebut tetap aman dan tentram. Yang sering diangkat oleh media massa adalah aksi Satpol PP yang seringkali menertibkan PKL Pedagang Kaki Lima liar serta para GePeng Gelandangan dan Pengemis yang merusak tata kota dan kenyamanan umum Baca Tugas dan Fungsi Aparat Desa.Mahkamah KonstitusiMK atau Mahkamah Konstitusi menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Lembaga ini sangat berperan dalam penegakan hukum. Alasannya sederhana saja, meja peradilan adalah ujung yang memutuskan suatu perkara akan ditindaklanjuti, terutama persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya. Baca Fungsi MK di Pemerintahan.Keberadaan Mahkamah Konstitusi baru disahkan mulai tahun 2003 dengan menuangkan poin mengenai Mahkamah Konstitusi ke dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang disahkan di bulan Agustus tahun tersebut mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami siapa saja subjek dari Mahkamah Konstitusi, silahkan simak uraian berikut Hakim KonstitusiHakim yaitu orang yang memiliki wewenang menghakimi suatu perkara. Hakim di Mahkamah Konstitusi boleh menyandang jabatan selama dua periode, di mana setiap periodenya memiliki jangka waktu 5 tahun Baca Wewenang Mahkamah Konstitusi . Ada 9 orang hakim konstitusi yang masing-masing terdiri dari 3 orang pilihan dari Mahkamah Agung MA3 orang pilihan dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR3 orang pilihan dari PresidenKetua Mahkamah KonstitusiKetua Mahkamah Konstitusi adalah seseorang yang menjadi kepala dalam institusi MK. Seorang Kepala MK dipilih oleh para hakim konstitusi untuk jabatan 3 tahun lamanya Baca Fungsi Mahkamah Konstitusi .Mahkamah AgungMA yang mempunyai memiliki hirarki kedudukan tinggi dalam system peradilan di Indonesia. MA akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Tugas dan fungsi MA juga bermacam-macam. Baca Tugas Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang. Sementara itu, Ada beberapa tingkat peradilan seperti berikut Tingkat pertama diadili oleh Pengadilan NegeriTingkat kedua diadili oleh Pengadilan TinggiTingkat kasasi diadili oleh Mahkamah AgungRuang lingkup Mahkamah Agung meliputi berbagai lingkup peradilan. Mulai dari lingkup peradilan umum hingga militer. Dikarenakan kewenangannya yang melingkupi wilayah kasasi, Mahkamah Agung juga berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan grasi dan rehabilitasi. Adapun alur susunan dalam tubuh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut Calon Hakim Agung Para calon Hakim Agung adalah kandidat hasil usulan Komisi Yudisial KY kepada DPR. Akan tetapi pengesahannya dilakukan oleh PresidenHakim Agung berisikan maksimal 60 orang anggota yang dapat diambil berdasarkan karir kehakiman atau profesionalitas Mahkamah Agung Ketua Mahkamah Agung hanya berjumlah satu orang dari sekian anggota Hakim Agung. Di samping itu, jabatan sebagai ketua dapat juga diusulkan oleh Presiden langsung yang diambil dari kalangan MiliterAda beberapa tingkat di Pengadilan Militer. Sejatinya, pengadilan militer adalah representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pembentukannya telah dipertimbangkan berdasarkan keamanan Negara. Lingkungan peradilan militer juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat, sebagaimana berikut Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAMPeradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREMSementara itu, peradilan militer yang berjenjang memiliki hirarki sebagaimana berikut Pengadilan Militer TinggiTerdakwa dari pengadilan ini adalah para prajurit dengan pangkat di atas mayor. Ada 5 orang yang menjadi hakim dalam peradilan ini. Baca Wewenang Pengadilan Tinggi.1 orang ketua2 orang anggota1 orang oditur militer tinggi oditur memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan kejaksaan di bidang penuntutan1 orang paniteraPengadilan Militer UtamaDi sini, perkara-perkara yang telah dihasilkan dari pengadilan militer tinggi dan dimintakan banding akan dilakukan. Singkatnya, pengadilan yang berada di bawah MA ini merupakan lanjutan dari Pengadilan Tinggi Militer. Kedudukannya pun berada di ibukota Negara Indonesia. Susunan anggota sebagai berikut 1 orang ketua pangkat minimal Brigjen atau Marsekal dan Laksamana Pertama2 orang anggota pangkat minimal Kolonel1 orang panitera pangkat Mayor – KolonelSebenarnya masih banyak jenis peradilan lain yang sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Pakemnya adalah tingkat kedudukan lembaga peradilan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Misalkan saja pengadilan agama yang berkedudukan untuk lingkungan agama di kota atau kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di 4 kunci lembaga penegak hukum di Indonesia beserta kewenangannya masing-masing. Kepolisian berada untuk menguak kasus dan membawa ke meja pengadilan yang akan dipegang lembaga kejaksaan. Banyak para pemuda yang memiliki impian menegakkan hukum dengan cara masuk ke dalam salah satu institusi tersebut. Kepolisian atau kehakiman. Semoga kinerja dari kedua lembaga penegak hukum tersebut terus mengalami peningkatan. Apabila artikel ini bermanfaat silahkan di share ^_^.